Komisi II Soroti Terkait Ijin Insidental dan Ijin Usaha

indonesiasatu, 14 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Trenggalek - Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja komisi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM - PTSP) dengan agenda terkait Ijin Insidental dan Ijin Usaha, Kamis (13/2).

Ketua Komisi II, Pranoto, menjelaskan, persoalan Ijin Insidental berawal dari kedatangan beberapa pengemudi angkutan umum menemuinya dan menanyakan tentang tidak berlakunya lagi Ijin Insidental.

Selain merugikan masyarakat, menurut politisi PDI-P, sosialasi tentang tidak bisa mengurus Ijin Insidental belum dilakukan oleh Dishub, sehingga masyarakat banyak yang belum tahu."Saya ingin penjelasan secara detail tentang Ijin Insidental yang sudah tidak bisa keluar untuk kendaraan angkutan umum, " terangnya.

Pranoto juga menanyakan tentang Ijin Usaha yang juga tidak bisa diurus di Dishub.

Tentang masalah dua ijin tersebut, Pranoto berharap dinas terkait harus mengambil langkah dan memberikan beberapa solusi.

"Setidaknya bisa memberi pencerahan kepada masyarakat Trenggalek, " tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Dishub, Teguh Budi P. menjelaskan, yang dimaksud dengan Ijin Insidental adalah, ijin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan.

Diuraikan Teguh, ijin ini tidak serta merta bisa dikeluarkan karena harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan RI  Nomer 15 Tahun 2019 dan salah satunya mengatur tentang perimbangan pengeluaran Ijin Insidental, antara lain, menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu (hari besar keagamaan, angkutan haji, libur sekolah dan transmigrasi), adanya gangguan keamanan, masalah sosial dan keadaan darurat.

Teguh juga memaparkan, untuk batas waktunya juga diatur, yaitu, satu hari untuk perjalanan pulang pergi dan berlaku tujuh hari kalender serta tidak bisa diperpanjang.

"Intinya, bukan berarti Ijinnya tidak bisa diurus tapi ada aturan yang memang mengamanatkan, " tegasnya.

Terkait Ijin Usaha, dijelaskannya, untuk sekarang ini bukan lagi kewenangan Dishub tapi sudah dilimpahkan ke DPM - PTSP.

"Kami tidak mungkin mengeluarkan ijin tersebut karena sudah ada dinas yang menangani, "ucapnya.

Terpisah, Sekertaris DPM - PTSP, Suyatno membenarkan jika Ijin Usaha sekarang sudah dilimpahkan sehingga menjadi tanggungjawab DPM - PTSP."Ijin tersebut juga termasu dari 151 ijin yang dilimpahkan kewenangannya ke dinas kami, " ujarnya.

Ditambahkannya, untuk pengurusan ijin Sekaran ini harus ada rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tehnis (ags).

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu