Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Alimin Abdullah menegaskan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan anggaran yang proporsional dari pemerintah, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang diemban. Dirinya memahami bidang kelautan dan perikanan harus didukung penuh, mengingat Indonesia berpotensi ikut terdampak krisis pangan global.

 

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

“Dengan begitu luasnya tanggung jawab dan tugas yang diberikan kementerian ini, luar biasa. Ini penting semua. Dalam suasana krisis ini, KKP masih diminta untuk peningkatan ekspor. maka komisi IV bersama-sama KKP meminta anggaran yang benar sesuai dengan tanggung jawab, ” ungkap Alimin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

 

Baca juga: Tindak Lanjuti Unras PMII DPRD Mamuju Tengah Panggil Kadis PMD Dan APDESI

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menyayangkan, dengan anggaran yang kurang satu persen dari APBN, harus mendukung ketahanan pangan, melindungi kedaulatan laut, sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari aspek kelautan dan perikanan. Sehingga, ia mempertanyakan dukungan pemerintah.

 

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Oleh karena itu, Alimin meminta kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan, bersama dengan Badan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mempertimbangkan penambahan anggaran di KKP. Harapannya, ke depan, KKP bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimiliki untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban dengan dukungan anggaran yang proporsional.

 

Baca juga: Rofik Hananto: Asumsi Harga Minyak Mentah RAPBN 2023 Cukup Moderat

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan usulan penambahan anggaran KKP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp663, 2 miliar. Selain itu, ia turut menerangkan terkait pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1, 23 triliun.

 

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

Selanjutnya, Sakti memaparkan arah kebijakan KKP tahun 2024, diantaranya memperluas wilayah konservasi perairan seluas 30 persen dari perairan; menerapkan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di wilayah pengelolaan perikanan; mengembangkan perikanan, budidaya laut, pesisir, dan tawar; pengelolaan sampah laut; dan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil. (ts/sf)